A Tale of the Stolen River

Aku tumbuh di Bontang, Kalimantan Timur, sekitar dua ratus kilometer dari Titik Nol IKN, di dalam kompleks perumahan tertutup milik perusahaan pupuk tempat orang tuaku bekerja: berpagar, dijaga, dan hampir semua penghuninya orang Jawa. Anak-anak setempat, kebanyakan Bugis dan Dayak, jarang masuk ke sekolah kami, dan kalaupun masuk, mereka diperlakukan sebagai murid kelas dua. Aku hidup di dalam keterasingan itu jauh sebelum aku punya kata untuk menyebutnya.

Berita utama tentang ibu kota baru membahas pemakaian air, satwa liar, dan kegagalan perencanaan. Film ini tidak membahas itu. Film ini mengikuti apa yang sungguh dijalani orang Balik: perasaan, rutinitas sehari-hari, mimpi buruk. Penonton diajak duduk di dalamnya, bukan didorong untuk memihak.

— Mahatma Putra

Pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara) diproyeksikan menelan biaya sekitar Rp466 triliun. Awalnya pemerintahan Presiden Jokowi menjanjikan pembangunan ini tidak akan membebani APBN dan akan bertumpu pada investasi swasta, baik dalam maupun luar negeri. Namun minat investor lebih rendah dari perkiraan, sehingga APBN dipakai untuk menutup biayanya.

Di sisi lain, pembahasan pembangunan kota baru yang berfokus pada soal penguasaan ruang memunculkan kekhawatiran utama: tampak jelasnya benturan antara pembukaan lahan baru dan pelestarian lingkungan, serta dampaknya bagi masyarakat setempat. Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), pembangunan IKN berpotensi menggusur 20.000 warga adat dari 21 kelompok etnis dari tanah leluhur mereka.

Selain itu, tercatat bahwa lahan yang diperuntukkan bagi IKN memuat sedikitnya 94 bekas lokasi tambang. Koalisi #BersihkanIndonesia menyatakan kekecewaan karena korporasi tampak punya daya tawar lebih besar dalam negosiasi dengan pemerintah dibanding warga biasa, yang kerap tidak dilibatkan atau tidak punya akses ke informasi penting.

Salah satu kelompok yang paling terdampak adalah Suku Balik. Mereka telah tinggal di wilayah Kecamatan Sepaku sejak masa kolonial Belanda. Identitas mereka lekat dengan sungai, dan nama mereka mencerminkan masa lalu yang berpindah-pindah: “Balik” berarti pergi lalu kembali ke tempat yang sama. Berasal dari Balikpapan (dulu Tanjung Gonggot), orang Balik bermigrasi karena perladangan berpindah lewat jalur air, menyusuri Teluk Balikpapan lalu memasuki Sungai Sepaku.

Pada 26 Agustus 1975, pemerintah resmi menetapkan Sepaku sebagai wilayah transmigrasi, yang sebagian besar mendatangkan pendatang dari Jawa. Arus penduduk baru ini perlahan mengikis semarak budaya masyarakat Balik, disusul masuknya pembangunan komersial. Seiring makin tajamnya persoalan sosial, orang Balik makin enggan menunjukkan identitas etnis mereka.

Dan ketika proyek IKN dimulai, saat itu pula kehidupan orang Balik tercerabut: kearifan lokal mereka, kepercayaan mereka, dan sumber penghidupan mereka.